Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dimaksudkan dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi pasca banjir bandang yang terjadi pada 21 dan 23 Desember 2016 lalu.

 

 

Menurut Ketua Komisi V DPR yang sekaligus memimpin Tim Kunspek Fary Djami Francis, kehadiran Tim Komisi V Rabu (18/1)  adalah untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat serta memastikan langkah-langkah  tanggap darurat yang dilakukan oleh Kementerian PU-PR, Kemenhub, BMKG dan Basarnas.

 

 

Fary menegaskan ada 5 hal yang ditekankan oleh Komisi v adalah guna menangani akibat banjir bandang di NTB.  Pertama, memastikan terkait perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya jembatan Podo dan jembatan Padolo.

 

 

Kedua, lanjut politisi Gerindra ini, memastikan kebersihan lingkungan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya,ketiga, memastikan keberadaan air bersih bagi masyarakat. diharapkan pada bulan Juli mendatang, PDAM Kota Bima bisa beroperasi kembali normal.

 

 

Pimpinan Komisi V ini melanjutkan, langkah keempat, memastikan aliran listrik di Kota Bima

 dan kelima, memastikan BMKG untuk terus memberikan informasi cuaca ke masyarakat guna menghindari korban jiwa akibat bencana.

 

 

Kepada jajaran Kemen PU-PR, Kemenhub dan BMKG serta Basarnas perlu menyiapkan dana khusus, diluar program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017, untuk penanganan bencana banjir, baik untuk korban banjir bandang Bima dan di daerah lain di indonesia.

 

 

Berdasarkan informasi dari BMKG yang diperoleh Tim Komisi V DPR, hujan pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016 lalu merupakan hujan yang skalanya 100 tahun sekali. Hingga kini masyarakat masih merasa trauma terhadap banjir yang telah dan akan terjadi. Kini, Kemen PU-PR sedang melakukan normalisasi sungai Paruga yang akan dipasang beronjong. dan dalam perencanaanya, warga di sekitar lokasi sungai akan di relokasi dan akan dibangun jalan inspeksi selebar 3 meter.

 

 

Karena itu, Komisi V DPR  meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jalan inspeksi di pingiir bantaran sungai Paruga. Selain itu perlu tambahan dana terkait kendala proses pembersihan lingkungan warga terkena dampak banjir, karena banyak lorong kecil dan sempit.Juga perlu perbaikan selokan, karena dipenuhi lumpur akibat banjir bandang yang cukup besar. (hr,mp), foto : eka hindra/hr.